Fahrenheitbot.my.id –
Jakarta, CNBCÂ Indonesia – Portal Satu Fakta Indonesia (SDI) yang sudah ada diperkenalkan merupakan upaya untuk menghasilkan kembali kebijakan yang tepat dengan data yang mana valid kemudian akurat. SDI merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, serta dapat dibagi pakaikan antar-instansi pusat dan juga daerah.
Kabag Rencana kemudian Umum Pusat Informasi serta Berita Setjen Kemendagri Benny Malik mengungkapkan, Satu Angka Indonesia menjadi salah satu cara untuk menciptakan kebijakan yang lebih lanjut baik.
“Contohnya adalah kebijakan Bantuan Langung Tunai yang datanya diambil dari data kependudukan. Orang miskin itu kan bergerak, tiada mungkin saja selamanya miskin. Dengan adanya Satu Angka Indonesia, kita akan tahu warga yang tak lagi masuk kategori msikin. Hal ini tentunya akan menghasilkan Bantuan Langsung Tunai diterima oleh warga yang dimaksud sesuai dengan sasaran,” kata Benny pada talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pilar Transformasi Indonesia dengan tema Keterpaduan Informasi Melalui SPBE yang mana diselenggarakan Kementerian Komunikasi serta Informatika bersatu Sisiplus.
Benny memberi contoh, rencana Kementerian Keuangan memadankan Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak juga menjadi cara untuk menciptakan data yang tepat pada mengambil sebuah kebijakan.
Menurut Benny, ketika ini Kemendagri mempunyai berbagai data yang tersebut dihasilkan oleh wali data seperti tempat terkait kependudukan. Transformasi digital melalui SPBE, kata Benny, akan menciptakan semua data yang dimaksud dikumpulkan di satu wadah yaitu Satu Fakta Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia lalu Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, penyatuan data melalui Satu Angka Indonesia menjadi hal yang digunakan penting pada pelayanan publik.
“Teknologi Data pada area masih sejumlah yang dimaksud tiada jalan. Ketika data diakses yang dimaksud muncul adalah kesulitan lalu juga terkadang data yang tersebut disampaikan tidaklah akurat. Contoh ketika pemerintah akan memberikan bansos di dalam masa pandemi. Sulit untuk mendapatkan data yang mana akurat tentang warga yang digunakan berhak menerima. Satu Fakta Indonesia sanggup menyelesaikan permasalahan itu,” jelas Trubus.
Trubus menjelaskan, perlu kerja mirip dari semua pihak untuk menyukseskan inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, khususnya dari pemimpin di dalam daerah.
“Jangan sampai pemimpin pada area tidak ada mau mengeluarkan data yang digunakan benar lantaran tiada ingin borok dalam daerahnya ketahuan. Hal ini tentu akan menyulitkan proses integrasi data dalam Satu Fakta Indonesia. Jadi memang sebenarnya harus ada kolaborasi antara pusat juga wilayah untuk menjalankan SPBE ini,” pungkas Trubus.
Artikel Selanjutnya Hal ini Dia Raja Skincare RI, Umurnya Baru 26 Tahun